Baubau: Dalam rencana perkuat penerapan Program Agunan Kesehatan Nasional (JKN) dan tingkatkan efektifitas pengendalian kerja sama dengan sarana kesehatan, BPJS Kesehatan mengadakan Komunitas Kerja sama bersama beberapa penopang kebutuhan di Kabupaten Buton. Aktivitas ini berjalan pada Selasa (24/7/2025) di Ruangan Rapat VVIP Kabupaten Buton dan didatangi oleh beragam elemen utama wilayah, termasuk Wakil Bupati Buton, Sekretaris Wilayah, dan pimpinan Organisasi Piranti Wilayah (OPD) yang terturut langsung dalam memberikan dukungan ekosistem JKN.

Wakil Bupati Kabupaten Buton, Syarifuddin Saafa, sampaikan apresiasinya pada performa BPJS Kesehatan dalam menjaga keberlanjutan Program JKN di wilayah. Dia sampaikan jika Pemerintahan Kabupaten Buton memiliki komitmen untuk selalu perkuat service kesehatan sebagai sisi dari fokus pembangunan wilayah.

“Kami benar-benar menghargai usaha dan usaha keras BPJS Kesehatan Cabang Baubau. Pasti masih ada banyak rintangan, tetapi koordinir dan kolaborasi yang sejauh ini berjalan dengan baik tetap harus dijaga. Pemda benar-benar konsentrasi pada servis kesehatan, dan lewat bekerja sama ini, kami mengharap faedah Program JKN bisa dirasa lebih luas oleh semua warga Buton,” papar Syarifuddin.

Syarifuddin menginginkan supaya tatap muka ini hari bisa hasilkan keputusan yang berguna untuk warga. “Keputusan yang kita setujui ini hari tidak ada apa-apanya bila tidak ada tindakan, seterusnya tindakan yang telah dilaksanakan tak berarti apapun itu bila tidak dilaksanakan pantauan dan penilaian secara periodik, sudah pasti kami ingin tingkatkan servis karena itu silahkan sama bersinergi, karena telah menjadi tuntutan public supaya kita lebih bagus kembali. Informasi dari BPJS Kesehatan ini benar-benar berguna untuk kita dan menjadi supply vitamin untuk lebih bagus ,”tambahnya.

Menyentuh masalah tersedianya fasilitas dan prasarana di sarana kesehatan yang terdapat di Kabupaten Buton, Wakil Bupati mengimbau ke puskesmas untuk selalu aktifkan servis genting 24 jam hingga meniminalisir referensi ke rumah sakit.

“Berkaitan kekurangan tenaga kesehatan seperti dokter sudah pasti ini menjadi tanggungjawab kami di pemerintah, ini berlaku untuk pemenuhan sarana yang wajib dipersiapkan di setiap faskes. Mudah-mudahan sesudah komunitas kerja sama ini berjalan, masing-masing kepala puskesmas lewat Dinas Kesehatan menginventaris keperluannya, begitupun untuk rumah sakit umum wilayah. Kita bersama untuk penuhi keperluan warga lewat servis yang berkualitas,” lanjut Syarifuddin.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Biak Baubau, Diah Eka Rini, dalam sambutannya menerangkan jika komunitas ini diadakan sebagai tempat dialog dan koordinir lintasi bidang. Maksudnya untuk menilai penerapan Program JKN di Kabupaten Buton dan cari jalan keluar bersama atas beragam rintangan yang ditemui dalam pemberian service kesehatan ke warga.

“Komunitas ini penting sebagai media koalisi untuk menjadikan satu pandangan dan perkuat loyalitas seluruh pihak. Kami mengharap lewat tatap muka ini, penerapan Program JKN di Kabupaten Buton bisa terus dipertingkat baik dari segi kepesertaan, sarana layanan kesehatan, sampai koordinir tehnis antarinstansi,” tutur Diah.

Diah mengutarakan jika program JKN ini dilakukan berdasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengenai Mekanisme Agunan Sosial Nasional, adalah program vital nasional yang mempunyai tujuan memberi pelindungan kesehatan untuk semua masyarakat Indonesia. “Tetapi, kesuksesan program ini bukan hanya tergantung pada BPJS Kesehatan semata-mata, tetapi memerlukan support kolaboratif dari beragam penopang kebutuhan, baik pada tingkat pusat atau wilayah. Karena itu komunitas kerja sama ini teratur kami kerjakan tiap tahunnya,”tuturnya.

Dengan semangat bergotong-royong dan kerjasama lintasi bidang, BPJS Kesehatan mengharap komunitas ini bisa menjadi tiang penting dalam perkuat mekanisme agunan kesehatan yang inklusif, berkesinambungan, dan responsive pada keperluan warga di Kabupaten Buton