Saat Belanda menjajah negeri ini, mereka mengeruk kekayaan bumi Buton dan temukan suatu hal yang bernilai: aspal alam. Mereka tidak sekedar menjajah tanah dan masyarakat, tapi juga mengekstraksi kekuatan vital yang terpendam dalam perut bumi. Tragisnya, sekarang saat kita sudah merdeka sepanjang 80 tahun, aspal Buton malah terpendam kembali, bukan oleh penjajah, tapi oleh opsi politik lebih yakin pada import aspal dibanding kekuatan aspal lokal.

Apakah arti kemerdekaan bila opsi kita tetap dikontrol oleh produk asing? Dahulu kita berperang menantang kolonialisme karena ingin berdiri di atas kaki sendiri. Tapi saat ini sesudah kita merdeka, kita malah runduk pada penjajahan style baru, penjajahan pasar global yang dibungkus dalam cerita efisiensi dan modernisasi. Dan aspal Buton sekarang menjadi korbannya.

Tidakkah ini ironi yang menyakitkan? Penjajah Belanda saja tahu begitu berharganya aspal Buton. Mereka membuat dermaga, membuat lajur distribusi, dan mengeksplorasi dengan penuh penghitungan. Tapi bangsa yang ucapnya telah merdeka ini, malah biarkan kekayaan itu membusuk di perut tanah. Siapa sebetulnya yang menjajah kita ini hari?

Aspal import masuk ke dalam negeri ini dengan semua kemewahan data, document, dan lobi internasional. Tapi masyarakat Buton hanya dapat menanyakan: kenapa jalanan di negeri ini tambah sukai dilapis produk aspal asing, walau sebenarnya tanah mereka memiliki kandungan aspal lebih natural serta bertahan lama? Apa ini yang disebutkan nasionalisme?

Benar-benar menyakitkan saat “kemerdekaan” cuma menjadi upacara, sedangkan kedaulatan ekonomi sebelumnya tidak pernah betul-betul direalisasikan. Swasembada aspal, sebuah mimpi rasional dan logis, ditenggelamkan oleh retorika import aspal yang ucapnya tambah murah dan bisa lebih cepat. Tapi siapakah yang betul-betul untung dari semuanya?

Pemerintahan bisa saja masukkan hilirisasi aspal Buton ke daftar 38 Project Vital Nasional. Tapi bila Presiden Prabowo sendiri sebelumnya tidak pernah mengatakan dengan keras, bila tidak ada satu juga pidato yang menyebutkan kata “aspal Buton” sebagai lambang kemandirian, karena itu semua itu cuma berbasa-basi administratif.

Jangan salahkan masyarakat bila mereka mulai merasa dikhianati. Karena untuk mereka, kemerdekaan semestinya mewujud dalam peraturan yang memihak ke bumi sendiri. Tidak pada kapal tanker pengangkut aspal di luar negeri. Bukan ke importir dan mafia infrastruktur yang menggembung karena pemborosan devisa.

Buton tidak minta welas asih. Dia cuma minta keadilan. Sesudah satu era setia menjadi sisi dari Indonesia, apa berlebihan bila mereka ingin menyaksikan hasil buminya digunakan untuk membuat jalan di negerinya sendiri? Atau apa aspal Buton cuma sesuai untuk jaman penjajahan, tidak untuk zaman kekinian?

Bila Belanda dahulu manfaatkan aspal Buton untuk kebutuhan penjajahan, karena itu Indonesia merdeka semestinya memakainya untuk membuat kedaulatan. Tapi kenyataannya, kita malah mengambil nyawa industrialisasi aspal lokal dengan lembut: biarkan mati perlahan-lahan dalam ketidakpedulian negara.

Kita hidup di jaman saat kata “hilirisasi” jadi mantra. Tapi hilirisasi aspal Buton tanpa keterpihakan ialah fantasi. Dia cuma bisa menjadi beberapa proyek elitis yang jual keinginan tapi sebelumnya tidak pernah menyelesaikan peralihan. Aspal Buton tidak perlu sanjungan; dia perlu keberanian politik.

Dari Sabang sampai Merauke, aspal import menggelontorkan seperti tsunami. Tapi dari Baubau ke Pasarwajo, suara masyarakat Buton hampir sebelumnya tidak pernah kedengar di atas meja pengambil peraturan. Walau sebenarnya bila negeri ini benar-benar ingin mandiri, jawabnya tidak jauh: dia ada di tanah Buton.

Kemerdekaan semu ialah saat kita rayakan 80 tahun merdeka dengan acara pesta, tapi biarkan juta-an ton aspal import banjiri beberapa proyek infrastruktur. Sementara beberapa pabrik lokal cuma berdiri di atas keinginan kosong. Apa ini kemerdekaan atau perulangan sejarah penjajahan berbentuk baru?

Aspal Buton bukan sekedar material konstruksi. Dia ialah lambang. Dia ialah realisasi dari apa kita betul-betul ingin merdeka dengan ekonomi, atau cuma senang menjadi pasar dari mekanisme global. Apa kita ingin menjadi bangsa pengolah sumber daya, atau sekedar pengguna dari hasil luar?

Bila Presiden Prabowo Subianto benar-benar serius dengan hilirisasi aspal Buton, semestinya dia mengawalinya disini: berdiri di atas tambang aspal Buton, dan berbicara di depan dunia jika Indonesia tidak kembali mengimpor aspal. Jika kita akan berdiri di atas tanah dan aspal kita. Tidak di atas hutang, tidak di atas keterikatan.

Swasembada aspal bukan sekedar opsi ekonomi. Dia ialah maklumat kedaulatan. Bila jargon “Merdeka atau Mati” masih mempunyai arti, karena itu “Swasembada aspal atau Dijajah Oligarki” harus menjadi lanjutannya. Bila tidak, karena itu semua pidato kemerdekaan hanya perulangan dari kepalsuan yang dibuntel bendera.

Kita tidak butuh lawan asing untuk merusak bangsa ini. Ketidakpedulian pada kekuatan lokal, ketundukan pada penekanan pasar global, dan keterpihakan pada import aspal ialah bentuk sabotase dari dalam. Dan aspal Buton ialah bukti riil: jika kita belum usai merdeka.

Indonesia, kau mencari apa? Apa kau cari kedaulatan, atau sekedar kenyamanan semu dari produk aspal luar? Bila kau benar-benar ingin merdeka, karena itu dengar suara dari Buton. Karena dari situlah kemerdekaan ekonomi dapat diawali. Atau sejarah akan menulis: jika kita sebelumnya pernah punyai segala hal, tapi pilih membuangnya.